Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo mengungkapkan keheranannya terhadap pandangan Mahfud yang menganggap bahwa pakta integritas Pj Bupati Sorong tidak melanggar netralitas

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menyatakan bahwa dokumen yang diduga merupakan pakta integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan BIN Papua Barat untuk mendukung kandidat presiden Ganjar Pranowo, menurutnya, tidak melanggar netralitas ASN. Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpendapat bahwa keaslian dokumen tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum membuat penilaian.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily, menekankan perlunya klarifikasi terkait autentisitas dokumen pakta integritas tersebut. Jika dokumen tersebut benar adanya, TKN Prabowo-Gibran menilai bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran aturan, terutama karena Pj Bupati dan lembaga intelijen negara secara terang-terangan menunjukkan dukungan politik.

Ace menyampaikan keheranannya terhadap pernyataan Mahfud yang menyatakan bahwa dugaan pakta integritas Pj Bupati Sorong tidak melanggar netralitas. TKN Prabowo-Gibran menyoroti isu netralitas ASN dan lembaga intelijen, serta menilai bahwa kedua institusi tersebut seharusnya tidak terlibat secara terbuka dalam dukungan politik.

Ace menekankan bahwa ada dua aspek yang perlu dipertanyakan terkait dugaan ketidaknetralan ini, yaitu institusi ASN dan intelijen negara. Ia menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Mahfud, terutama karena Pj Bupati Sorong adalah seorang ASN. Ace juga menyoroti peran intelijen negara dalam pembuatan pakta integritas.

Ace mengakui bahwa selama ini pihak Prabowo-Gibran sering dituduh menggunakan lembaga negara dan pemerintah untuk kepentingan politik. Namun, jika dokumen tersebut benar, menurut Ace, akan terlihat siapa yang sebenarnya menggunakan cara-cara yang tidak etis.

Sebelumnya, Mahfud Md telah menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan masalah hukum dan menegaskan bahwa pakta integritas dikeluarkan pada bulan Agustus sebelum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud juga menyatakan bahwa pakta integritas tersebut tidak melanggar netralitas ASN, meskipun tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinannya. Dokumen tersebut, yang diduga pakta integritas, ditemukan selama operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso oleh KPK. Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat juga mengajukan pertanyaan terkait hal ini melalui akun media sosialnya, dan Ketua KPK Firli Bahuri telah memerintahkan stafnya untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut.