Rektor Undaris: Jangan Memaksa, Rakyat Tak Bodoh Tentukan Pemimpin Terbaik

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) Semarang, Hono Sejati, menyatakan penghargaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah memberikan banyak jasa bagi Indonesia. Ia menyoroti bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil melewati tantangan sulit selama pandemi virus COVID-19.

"Hal ini membutuhkan seorang pemimpin negarawan yang inovatif, mampu menyatukan seluruh bangsa, dan mengusung semangat kebhinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, kita memiliki Bapak Presiden RI yang ke-7, yaitu Bapak Ir. Joko Widodo atau Bapak Jokowi, yang dianggap sebagai seorang negarawan yang memberikan banyak kontribusi positif bagi Indonesia," ujar Hono dalam keterangan video pada Jumat (2/2/2024).

"Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia berhasil mencapai kemajuan yang signifikan, terutama dalam mengatasi masa sulit pandemi COVID-19," tambahnya.

Hono kemudian menyampaikan pernyataan sikap menjelang kontestasi Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Dia menyatakan keyakinannya bahwa rakyat tidak bodoh dan memiliki kemampuan untuk menentukan pemimpin terbaik yang mampu membawa masa depan yang baik bagi bangsa dan negara.

"Sebagai negara demokrasi, konsekuensinya terdapat partai politik, dan Pemilu tahun 2024 menjadi platform untuk mencari pemimpin terbaik bagi bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Hono.

"Tentu saja, suara rakyatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik yang dicintai oleh mereka. Rakyat Indonesia tidaklah bodoh, mereka mampu menentukan pilihan terbaik untuk masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia memiliki pengetahuan yang baik tentang siapa pemimpin terbaik yang dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo," lanjutnya.

Hono menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya, yang dilindungi oleh UUD 1945. Namun, ia menekankan agar tidak ada pemaksaan terhadap orang lain seolah-olah pendapatnya yang paling benar.

"Indonesia adalah negara demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan manfaatkan hak tersebut, tetapi hendaklah menghormati hak orang lain dan tidak memaksakan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar," ujarnya.

Hono menjelaskan bahwa pendapat dari sekelompok orang tidak dapat dianggap sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga iklim demokrasi dan persatuan di atas kepentingan kelompok tertentu.

"Pendapat dari sekelompok orang tidak seharusnya dipaksakan sebagai pandangan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau agar menjaga iklim demokrasi, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.